SERAMBI MADINAH

December 8th, 2009

Kemarin dulu di akhir bulan November 2009 saya memenuhi undangan Komandan KOREM 072 Pamungkas, DIJ dalam sebuah kegiatan yang dijuduli “Silaturahmi Budaya dan Peringatan hari Raya Idul Adha” di area gedung bersejarah Monumen Diponegoro, Tegalrejo, Jogjakarta. Agak unik rasanya ketika institusi militer, TNI mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang berbau kebudayaan. Bahkan bila memperhatikan tamu yang hadir, lebih terasa keunikkannya karena mereka terdiri dari organisasi masyarakat dan keagamaan (Ormas) se DIJ dan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Indonesia Timur (Papua dan NTT). Keseluruhan tamu yang hadir kurang lebih 400an orang termasuk keluarga dari anggota TNI sendiri. Tampaknya peringatan Hari Raya Haji 2009 dijadikan momentum untuk menyampaikan pesan, utamanya dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang saat ini dinilai dalam keadaan tereduksi. Kemudian, kyai ‘mbeling’ yang sering disebut budayawan, Emha Ainun Najib diminta mengisi “wejanganannya”.

Ada yang menarik dari kajian Cak Nun, ia mengatakan bahwa ia diminta oleh Keraton Jogjakarta untuk memikirkan “keistimewaan” Ngayogyakarta yang lebih nyata, gagasannya adalah Jogjakarta sebagai Serambi Madinah. Jogjakarta bukan wilayah teritorial administratif namun wilayah Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini menarik karena di dua provinsi yang menyandang keistimewaan, yakni Aceh dan Jogjakarta, sama-sama menjadi serambi, Serambi Mekah dan Serambi Madinah. Kedua serambi ini tidak sama, karena Serambi Mekah lebih menekankan pada aspek penjagaan terhadap akidah Islam, penanaman iman kepada Allah SWT selain penanaman akhlak para sahabat yang sifatnya individual, sedangkan Serambi Madinah lebih mengembangkan pada nilai kemanusiaan, kebersamaan dan pluralitas. Cak Nun menyebutnya di Jogjakarta inilah sebagai tempat pelaksanaan Ikhsan, perbuatan baik bagi sesama tanpa mempersoalkan latar belakang suku, agama, budaya dan semua atribut yang biasa melekat pada diri manusia serta alam sekitarnya. Dalam catatan sejarah, apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW dalam mengelola kota Madinah yang heterogen adalah dengan cara mengendalikan dan memberi ruang serta peluang terwujudnya dialog dimasyarakat yang beragam. Pada permulaannya kadang terjadi gesekkan namun tetap saja terus dikelola dengan baik. Dan pada akhirnya diantara masyarakat yang berbeda-beda dapat saling menghargai dan bekerjasama untuk kebaikkan bersama. Dialog bukan upaya kompromistik dalam menyepakati suatu hal tertentu yang biasanya didominasi oleh mayoritas agar diterima oleh minoritas. Namun, dialog diterjemahkan sebagai proses pembelajaran bagi masing-masing pihak untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman tentang perbedaan diantara mereka. Dengan meningkatnya pengertian dan intelektualitas masyarakat maka mereka akan dapat menghargai perbedaan, bahkan mereka dapat bekerjasama dalam banyak hal tentang kebaikkan. Perbedaan bukan keburukkan melainkan suatu keniscayaan hasil ciptaan Sang Maha Pencipta sehingga perbedaan adalah rahmat.

Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, keadaan Islam mengalami perubahan besar dan kemajuan pesat. Jika saat di Mekkah umat Islam di bawah kungkungan bangsa Quraisy, di Madinah mereka hidup di alam kemerdekaan. Membela jiwa, harta, keluarga, dan tetangga dari gangguan orang lain, serta membangun dan membela tanah air dari agresi musuh (negara lain) merupakan kewajiban setiap Muslim. Dengan demikian, hijrah Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan cermin yang merefleksikan cinta: kepada tanah air dan sesama penduduk Madinah. Selain penanaman cinta tanah air, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah adalah dibuatnya berbagai kesepakatan antara penduduk Muslim dan non-Muslim (Yahudi) Madinah yang ditetapkan sebagai Piagam Madinah. Di antara isi Piagam Madinah yang penting adalah (1) menjamin kebebasan beragama, (2) larangan saling mengganggu satu sama lain, (3) harus membantu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, dan wajib ‘bela negara’- kota Madinah jika ada serangan dari bangsa lain. Menurut Achmad Syafi’i Maa’rif (1986), apa yang dituangkan dalam Piagam Madinah adalah penjabaran prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan al-Quran meski wahyu itu belum lagi rampung diturunkan. Dengan kata lain, Piagam Madinah adalah satu bentuk pembumian ajaran al-Quran dengan tujuan ideal tercapainya tatanan sosial politik yang ditegakkan atas landasan moral iman, tetapi dengan menjamin hak kebebasan tiap golongan untuk mengembangkan pola-pola budaya yang mereka pilih sesuai keyakinannya.

Ngayogyakarta sebagai Serambi Madinah adalah suatu pemikiran (concept) yang tidak salah untuk diterapkan. Dan untuk mencapainya membutuhkan perjuangan semua pihak, yakni: (1) masyarakat umum (semua komponen/golongan); (2) intelektual (kaum cendekia); (3) tokoh masyarakat dan agama; (4) pemerintah dan penegak hukum; (5) pemimpin yang adil dan bijaksana. Disini dijadikan contoh membangun peradaban, sebagaimana makna suatu ‘kota’ dalam pengertian yang menurut Nurcholis Madjid sebagai ‘tempat peradaban, hidup beradab, berkesopanan, teratur dengan hukum-hukum yang ditaati semua warga masyarakatnya’. Dari Jogjakarta mari kita bangun Serambi Madinah untuk Indonesia dan untuk semua.