ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam prinsip pembangunan berkelanjutan terutama kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, dan daerah terisolir. Hal ini berfungsi mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Rencana tata ruang bersifat investasi jangka panjang seperti halnya infrastruktur penting bagi pertumbuhan wilayah. Sehingga potensi wilayah dapat digali dan dikembangkan untuk tujuan kesejahteraan. Faktor yang menghambat, antara lain: pertumbuhan fungsi ruang lebih cepat. Dampak cepatnya pertumbuhan fungsi ruang menjadikan perkembangan perkotaan tidak terkendali. Pengembangan perumahan, pemenuhan kebutuhan pasar dan perilaku pengembang yang mementingkan aspek pasar akan berakibat pada perubahan fungsi lahan yang sporadis.

Kata Kunci: perumahan, infrastruktur, tataruang, berkelanjutan

1. perumahan BERKELANJUTAN

Pengembangan Perumahan Berkelanjutan adalah sebuah harapan ideal dalam pemenuhan kebutuhan tempat bermukim secara nasional. Perumahan dimaknai bukan sekedar komoditas pasar, namun membangun perumahan adalah membangun suatu komunitas masyarakat yang tumbuh dan hidup berketetanggaan. Namun dalam pemenuhan kebutuhan secara kuantitaspun masih terdapat kekurangan hingga 13,6 juta unit. Pemerintah telah melakukan intervensi dalam memberi bantuan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pun baru 45,49% untuk rumah sejahtera tapak yang tersalur sampai Oktober 2011 atau sebanyak 70.478 unit. Sedangkan FLPP untuk rumah sejahter susun baru 114 unit atau 11,4% dari target 1.000 unit (Kompas, Senin 31 Oktober 2011). FLPP yang diharapkan mampu memberi solusi trobosan masih terkendala oleh proses sosialisasi, peraturan-peraturan daerah, perijinan dan pertanahan. Bahkan Indonesia Property Watch menyebutkan bahwa kesenjangan hunian yang semakin lama semakin meruncing dapat mengakibatkan gangguan stabilitas sosial, khususnya di perkotaan. Perlu kemauan dan kesadaran pemerintah, termasuk BUMN dan pemerintah daerah untuk menyediakan rumah bagi rakyat. Dari sejumlah fakta-fakta tersebut, apakah berarti ketersediaan ‘perumahan berkelanjutan’ masih sebatas mimpi?

Mendasarkan pada keberadaan perumahan yang keberhasilannya dapat dinilai sejauhmana masyarakat penghuninya tumbuh ‘berkelanjutan’ maka penting kiranya memakai istilah ‘berkelanjutan’ dalam pengertian yang tepat. Sebuah komunitas masyarakat bisa berkelanjutan dalam jangka menengah hingga jangka panjang (seratus tahun atau lebih) jika mendaur ulang hampir seluruh ‘nutrien’ (dan barang perlengkapan lainnya) serta menggunakan energi secara sangat efisien akan sama dengan ‘sistem kehidupan’. Pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah konsumsi energi fosil hampir pasti diikuti habisnya bahan bakar tak terbarukan ditambah dengan adanya berbagai keterbatasan alam lainnya (Ernest Callenbach, 2002). Kesadaran masyarakat akan pentingnya persoalan konsumsi energi akan berpengaruh terhadap pandangannya tentang hidup dalam sebuah perumahan. Hal ini dapat dijadikan indikator untuk mengetahui apakah masyarakat telah mempunyai wawasan lingkungan dalam kehidupannya, sebagai contoh masalah sampah atau limbah. Pandangan orang tentang biaya yang boros menjadikan kaidah tradisional tentang sampah harus ‘murah dan buang’. Contoh, minuman kaleng yang dijual ‘bisa langsung dibuang setelah dipakai’ dibanding dengan kemasan botol yang bisa dikembalikan dan digunakan lagi. Namun dalam kenyataannya, tidak ada yang bisa ‘dibuang’ dibumi ini, kita harus belajar berpikir sesuai siklus, meniru proses yang dijalani oleh alam lingkungan itu sendiri. Seluruh limbah harus bisa didaur-ulang, termasuk aspal, beton, gelas, platik dan metal. Energi yang digunakan untuk mendaur-ulang harus diminimalisir. Sehingga kaidah baru tentang sampah dan limbah adalah ‘jangan boros dan bisa didaur-ulang seratus persen’. Pandangan orang terkait dengan energi fosil, bahan bakar minyak dinilai relatif murah dibandingkan dengan buruh. Lebih mudah dan murah untuk membuat mesin dan mobil, membangun rumah dengan menggunakan banyak energi meskipun menimbulkan polusi. Sehingga paradigmanya menjadi ‘kerjakan segala sesuatu semurah mungkin, apapun hasilnya’. Hal ini akan bertolak belakang ketika ada kesadaran tentang dampak lingkungan, sudah seharusnya mempercepat penggunaan energi yang berasal dari sumber-sumber dengan dampak minimal, misal: turbin angin, sinar matahari, biomasa dan panas bumi. Sehingga paradigmanya berubah menjadi ‘manfaatkan energi alam terbarukan, meskipun mahal investasinya’. Sebuah prakiraan yang didasarkan sejumlah studi nasional menyoroti sedikitnya 600 juta lebih penghuni perkotaan di Afrika, Asia dan Amerika Latin tinggal di rumah dan lingkungan yang membahayakan kehidupan dan kesehatan karena buruknya kondisi perumahan yang ditandai tidak memadainya persediaan air bersih yang cukup, sanitasi, drainasi, pengaturan limbah dan perawatan kesehatan (J.Hardoy,S. Cairncross, and D.Satterthwait, 1990). Di Jakarta dan seperti halnya dikota-kota lain yang tumbuh menjadi seukuran metropolitan, mayoritas penduduk tinggal di rumah yang sulit memperoleh jaringan air minum, dan banyak dari mereka yang bergantung pada penjaja air keliling yang harganya lebih mahal dibanding air dari jaringan Perusahaan Air Minum (PAM). Masalah lainnya adalah lemahnya sistem pembuangan, yang ini berarti sebagian dari mereka bergantung pada kakus, jamban dan selokan disepanjang sisi jalan dan kali. Pada saat bersamaan, banyak dari mereka yang memanfaatkan kanal pembuangan untuk mandi, cuci pakaian dan buang air besar. Berbagai solusi yang pernah dilakukan cenderung terlambat, terutama setelah mengetahui arus para migran ke kota dan beban yang dipaksakan pada infrastruktur kota. Inti persoalannya bermuara pada ketersediaan lahan yang lebih luas dan murah untuk perumahan. Secara umum persoalan lahan terkendala oleh biaya akuisisi tanah tinggi dan prosedur yang panjang. Termasuk akuisisi tanah publik menjadi kendala atas program pemerintah dalam memberi pilihan legal bagi warga untuk mendapatkan tempat bermukimnya. Pemerintah sering dihadapkan dengan sikap keragu-raguan untuk melaksanakan program dengan biaya yang efektif guna mendapatkan lahan yang dibutuhkan bagi program pembangunan perumahan rakyat berbiaya rendah. Bahkan pemerintah sering menghadapi situasi negosiasi pembelian lahan dengan pemilik tanah. Ini artinya bahwa lahan tanah yang murah harganya tidak selalu paling sesuai dengan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang ada. Belum lagi persoalan lain seperti status kepemilikan tanah yang ganda, masalah lahan menjadi semakin rumit. Menurut sejumlah studi, beban ekonomi dari persoalan-persoalan penyakit dan kesehatan dapat dihubungkan dengan kekurangan persediaan air dan sanitasi, terutama dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan-kawasan kumuh. Selain masalah kesehatan yang diakibatkan oleh kurangnya infrastruktur untuk pembuangan limbah dan persediaan air minum yang mencukupi, juga kondisi ini diperburuk oleh kepadatan penduduk, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat belum merata bagi mereka. Harapannya manajemen perkotaan akan menjadikan kota sebagai rumah besar yang kehidupan didalamnya menjadi adil secara sosial, berkelanjutan secara ekologis, partisipatif secara politis, produktif secara ekonomi, dan bersemangat secara kultural.

Dalam situasi seperti inilah, peran pemerintah sangat dibutuhkan, karena pemerintah tidak hanya memberi bantuan ‘uang’ semata tetapi juga harus menyediakan ‘infrastruktur’ dalam arti yang luas yakni ketersediaan sarana prasarana publik, energi listrik, air bersih / air minum dan telekomunikasi. Pemerintah juga berperan penting dalam posisinya sebagai regulator, memberi kepastian hukum, berpihak kepada yang lemah dan berlaku adil yang bertanggung jawab.

2. KOTA BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN

Kota merupakan katalisator pembangunan dan pusat perubahan ekonomi, sosial, dan budaya dapat merefleksikan ekonomi nasional, masyarakat dan negara. Kota juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kekayaan yang dihasilkan di negara mereka ditemukan. Dan juga mereka merupakan hasil dari pertumbuhan dan pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian kota dianggap sebagai barometer dari seluruh tinjauan ekonomi, politik dan budaya negara terkait (V.Svage, 1996). Dalam konteks Indonesia, kota mempunyai keragaman bentuk berdasar fungsinya, antara lain: kota yang tumbuh karena potensi sumber daya alam di wilayah pedalaman yang dilingkupinya, dan kota yang berkembang sebagai pusat layanan jasa karena keunggulan sumber daya manusianya serta kota yang bergerak dan tumbuh karena keduanya. Kota yang terakhir ini disebutnya sebagai kota kontemporer yang merupakan kota global. Pada kota semacam ini, daerah pedalaman tidak terbatas pada wilayah lingkungan dekatnya. Daerah pedalaman mereka merupakan transnasional dan dunia global termasuk didalamnya. Populasi, kekayaan dan kualitas kehidupan yang dimiliki sebagian besar diukur berdasarkan besarnya perdagangan yang mereka kuasai dari komunitas internasional. Kota semacam ini menjadi terlihat sangat menarik bagi warga masyarakat dari daerah lain, sehingga sering menimbulkan dorongan bagi warga untuk melakukan urbanisasi dalam jumlah yang besar. Pergerakkan warga ke kota menimbulkan persoalan tersendiri setiap tahunnya bila tidak diantisipasi secara tepat dalam pengendalian jumlah penduduk kota atau kepadatannya. Meskipun demikian dari sejumlah analisis belum dapat membuktikan bahwa kemunduran ekonomi dapat dikaitkan dengan penurunan angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan. Yang pasti bahwa kualitas lingkungan, udara, air dan ruang kehidupan menjadi semakin penting bagi para pengusaha dan penduduk yang tinggal di perkotaan, utamanya di negara berkembang. Bagi pemerintah kota yang menyadari pentingnya ‘hidup layak’ mereka akan menyampaikan kebutuhan manajemen lingkungan hidup dengan lebih serius dibandingkan sebelumnya. Seandainya pertumbuhan ekonomi hanya menimbulkan masalah infrastruktur dalam skala yang jauh lebih besar, maka sekarang harus ada perhatian yang lebih besar lagi mengenai pengaruh kemunduran ekonomi terhadap penduduk perkotaan, yang sebagian besar terkurung dalam kehidupan yang miskin dan buruk yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Pada kenyataannya, pemerintah kota dan pusat telah menunjukkan kekurang-efektif-an dalam menjawab pertumbuhan kota yang membutuhkan infrastruktur perkotaan dasar, seperti: pembuangan limbah, manajemen sampah, penyaluran jaringan air bersih dan sistem transportasi masal. Meskipun demikian, dalam perencanaan kota telah dipertimbangkan aspek-aspek penting tentang pembangunan kota berkelanjutan dan sehat. Namun ada saja alasan yang menjadikan ‘kurang efektif’ antara lain memandang kota sebagai bangunan manusia yang didalamnya berlaku setiap penghuni kota berusaha memaksimalkan eksistensi ekonomi, biologi dan budayanya sendiri tanpa memperhatikan komunitas perkotaan pada umumnya. Persaingan ketat untuk mendapatkan lahan tanah bisa menimbulkan persaingan teritorial berdasarkan perbedaan kelas, perbedaan ras dan kultur yang beragam. Hanya pemerintah atau otoritas perkotaan yang kuat dapat mengambil posisi untuk meredakan konflik teritorial dan lingkungan semacam itu di dalam sistem perkotaan (Savage, ‘Urban Environment management: Lesson in Eco-education’, 1996).

Pada kajiannya yang ditulis dalam Squatter Citizen, Hardoy dan Satterthwaite menjelaskan, di Bangkok, rancangan perkotaan dan lingkungan disusun setiap lima tahun sekali. Sebenarnya rancangan ini tidak lebih dari cetak biru dan proposal, sebagian disebabkan oleh adanya perubahan struktur politis dan karenanya tidak memiliki kehendak politis untuk melaksanakan rancangan perkotaan tersebut secara efektif. Seperti terlihat hari ini, media CyberNews (Suara Merdeka, 31 Oktober 2011) mengabarkan bahwa bahaya banjir masih mengancam sampai jantung ibukota Thailand, Bangkok. Hal ini terutama setelah air menggenangi bandara domestik di pinggiran kota bagian utara. Distrik bisnis dan perumahan di pusat kota Bangkok sampai sejauh ini belum sampai "tenggelam" oleh banjir, meskipun air dari Sungai Chao Phraya membengkak membanjiri daerah perkotaan terutama di wilayah sepanjang tepi sungai pada Minggu (30/10) malam akibat tingginya air pasang. Banjir juga telah menyebabkan kerusakan besar terhadap kawasan industri di prefektur pusat Ayutthaya dan di pinggiran kota Bangkok. Gelombang air besar saat ini mulai mengarah beberapa kilometer dari selatan Bandara Don Muang menuju pusat kota Bangkok.

Pihak berwenang di Bangkok mengatakan, mereka berencana untuk mempercepat pekerjaan membuat jalan memutar aliran air ke kanal yang ada di bagian timur dan barat kota. Hal ini semakin dimungkinkan karena tingkat air diperkirakan makin turun sejak puncak musim semi berlalu. Namun, masih ada kekhawatiran atas situasi memburuknya kesehatan di wilayah yang terkena banjir. Banyak warga yang mengkhawatirkan genangan air yang tercemar bisa menimbulkan penyakit. Menghadapi situasi ini, pemerintah Thailand telah menetapkan kewaspadaan untuk mencegah kemungkinan menyebarnya wabah diare, demam berdarah dan penyakit lainnya. Beberapa penyait epidemi tersebut menjadi wabah yang sama saat banjir di seluruh negeri pada masa lalu. Ini membuktikan bahwa rancangan perkotaan yang dihasilkan setiap lima tahun sekali tidaklah efektif, sehingga penyelesaiannya seperti ‘pemadam kebakaran’.

Kajian selanjutnya di Singapura, rancangan penggunaan lahan tanah mendapat dukungan legeslatif, artinya jika ada kepentingan kuat yang mencoba untuk mengubah keputusan penggunaan lahan tanah, maka hal itu harus dilaksanakan ditingkat legeslatif. Hal tersebut, sebagian telah menyumbang atas keberhasilan pelaksanaan tidak hanya program perumahan rakyat dalam skala besar, tetapi juga pembangunan infrastruktur dasar bagi manajemen lingkungan dan perkotaan. Sebagian yang lain masih juga ada persoalan seperti harga yang tidak sesuai bagi segmentasi warga tertentu, ukuran tanah dan rancangan tempat yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Sementara, di Jakarta persoalan ketersediaan lahan dan pembangunan rumah berkualitas yang murah serta dukungan infrastruktur yang memadai masih menjadi momok dalam pembangunan perkotaan. Dampak ikutannya atas faktor-faktor tersebut dapat terlihat seperti: banjir yang belum sepenuhnya berkesudahan setiap musim hujan tiba, meskipun telah dibangun banjir kanal, konflik kepemilikan lahan hampir setiap hari muncul di media masa sebagai akibat ketidak-jelasan status kepemilikan secara hukum dan perumahan yang tersedia tidak terjangkau warga yang sangat membutuhkan karena alasan harga.

Memperhatikan betapa rumitnya persoalan yang dihadapi kota-kota penting, secara nyata diakui bahwa pendekatan yang bersifat sentris, pendekatan atas bawah ke service delivery tanpa dukungan dari para aktor lainnya, tidaklah berkelanjutan (YM.Yeung, 1991). Kecuali cara-cara sentralistik telah terbukti berhasil memberi jalan keluar terhadap kebutuhan perkotaan akan infrastruktur dasar dan perumahan, meskipun hanya sedikit dan sangat jarang. Negara bangsa seperti Singapura dan Hong Kong memperlihatkan bahwa pembuatan keputusan yang sentralistik juga bisa berhasil memenuhi kebutuhan rakyat perkotaan akan perumahan, transportasi dan perawatan kesehatan. Pada saat bersamaan, ketersediaan fasilitas dan perumahan perkotaan telah berhasil dikait-sebabkan dengan pertumbuhan ekonomi (Castells et al., The Shek Kip Mei Syndrome). Disisi lain, program bantuan swadaya, yang didukung oleh kelompok masyarakat dan konsultan profesional dengan berbagai cara, telah terbukti menjadi sangat efektif dalam memperbaiki lingkungan tempat banyak orang perkotaan tinggal di kota-kota Asia Tenggara. Karena sebagian keberhasilan tersebut disebabkan oleh sejumlah proyek yang diprakarsai oleh kaum profesional dan melibatkan partisipasi langsung para ahli waris, pemerintah kota didesak untuk memilih program yang mengacu pada komunitas, partisipasi, dan bantuan swadaya guna mengeksplorasi model service delivery perkotaan yang berbeda. Sementara itu, pemerintah kota yang kuat yang dalam penyusunan kerangka pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk warga masyarakat dan legeslatif serta kaum profesional dan pengusaha ‘gotong royong’ mewujudkan dan melaksanakan semua komitmen yang disekapati.

Pengalaman kota-kota di negara berkembang secara umum memperlihatkan bahwa peran penduduk perkotaan sangat penting dalam mengelola dampak urbanisasi dan memenuhi kebutuhan dasar penduduk perkotaan. Sebagian besar bantuan diberikan oleh kelompok warga negara, karena tidak memadainya persediaan bagi kebutuhan mereka di kota-kota tersebut. Menurut Hardoy dan Satterthwaite, peluang untuk menangani masalah kesehatan yang muncul akibat tidak memadainya infrastruktur dasar lingkungan untuk memenuhi kebutuhan, seperti saluran pembuangan dan lain-lain, bergantung pada kerjasama antara pemerintah lokal dan kelompok masyarakat yang berbasis komunitas atau berbasis lingkungan sekitar. Sebagian besar keberhasilan program swakarsa yang diperbantukan telah melibatkan kemitraan antara pemerintah lokal dan komunitas perkotaan secara nyata. Ada beberapa tingkatan pengelolaan lingkungan yang dapat disumbangkan oleh kelompok warga negara. Semakin besar tingkat kepedulian yang mendorong komunitas untuk berpartisipasi dalam menyediakan kebutuhan mereka sendiri, semakin banyak komunitas kaya perkotaan dapat menyumbang pada tingkat yang mencakup konsumerisme kesadaran lingkungan lebih besar. Di sisni konsumen dan kelompok yang terdiri dari para anggota komunitas secara signifikan dapat memberi pengaruh kepada para pengusaha dan usaha mereka dalam mengelola dampak lingkungan. Sehingga banyak perusahaan mengambil prakarsa untuk memperkenalkan teknologi bersih karena peduli pada pengurangan biaya dan yang lebih penting, mempertahankan atau bahkan meningkatkan pangsa pasar.

Gambar 1: Diagram Kota Berkelanjutan

Sumber: Ahmad Saifudin M, 2011

Dalam Gbr. 1 di atas, terlihat peran pemerintah yang bersih dan kuat sebagai regulator yang menyeimbangkan semua pemangku kepentingan dalam aspek masing-masing yang saling terkait, mulai dari nilai ekonomi (work & wealth); nilai sosial (solidarity & social coherence); perumahan (affordable housing for all); lingkungan (defending urban ecosystem); akses (resource conserving mobility); kehidupan (building the liveable city) dan demokrasi (empowering to citizenry).

Oleh karenanya bagaimanapun, partisipasi rakyat dalam mempromosikan tingkat kepedulian konsumsi yang lebih besar terhadap lingkungan membutuhkan usaha yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Dilain pihak, hal ini merupakan kesempatan bagi kelompok lingkungan yang bekerja dalam program dan kampanye pendidikan guna menghasilkan kota yang didalamnya termasuk perumahan dan infrastruktur dasar perkotaan berkelanjutan lengkap dengan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik dan lingkungannya.

3. PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Memperhatikan Rencana Aksi Regional (Habitat II) yang diselenggarakan di Istanbul, sepuluh tahun yang lalu, mengamanahkan agar mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam membangun permukiman penduduknya, terbagi menjadi lima bidang sasaran:

1) Pemenuhan keadilan dan pengurangan kemiskinan perkotaan, misalnya dengan meningkatkan jumlah unit perumahan sehingga, setidaknya, hal tersebut sesuai dengan formasi rumah tangga yang baru; memperluas program untuk menyediakan sanitasi, tempat perlindungan dan peraturan kepemilikan, dan akses ke infrastruktur publik; membuat program guna memelihara dan memperbaiki perumahan yang sudah ada; melangkah menuju subsidi, yang secara prosedural lebih jelas dan lebih efektif; dan mempromosikan perumahan dan permukiman pedesaan.

2) Meningkatkan produktifitas pemukiman penduduk untuk memperbaiki kualitas hidup dan membuka peluang bagi kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan; mengembangkan persaingan produktif kota-kota; meletakkan dasar manajemen terpadu sistem perkotaan pada pijakan yang lebih kuat; memperbaiki kekurangan di perkotaan dan infrastruktur kota yang produktif; menggunakan kebijakan yang berhubungan dengan perumahan, pelayanan, dan akses ke infrastruktur publik untuk membantu mengembangkan pembentukan modal manusia.

3) Memperbaiki lingkungan perkotaan dengan mengikutsertakan organisasi pembangunan dalam upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan; memodernisasikan kerangka hukum dan peraturan yang menentukan kepemilikan dan perdagangan tanah; menangani kemacetan dan transportasi jalan dan ketiadaan sanitasi.

4) Memperbaiki manajemen dan kerjasama dengan membentuk koordinasi antara perwakilan sektoral dan pemerintah lokal; memajukan desentralisasi pemerintah; dan memperkuatan kapabilitas administrasi, teknis dan finansial pemerintah lokal.

5) Mensukseskan efisiensi kebijakan dan manajemen, dengan mengelola bidang-bidang manajemen teritorial, pembangunan perkotaan, dan perumahan dengan cara terpadu; membentuk kerangka peraturan bagi kontribusi yang dibuat oleh sektor swasta terhadap produksi dan operasi pelayanan dan perumahan perkotaan; dan membantu mengembangkan penggunaan statistik yang bisa diandalkan dan dibandingkan, termasuk didalamnya sensus.

Pendekatan diatas diadopsi dan dijalankan di kota-kota di Amerika Latin dan Karibia. Akibat faktor-faktor tersebut terjadi penundaan dan penyesuaian dalam mengatur mekanisme kelembagaan pengawasan dan manajemen yang memungkinkan sektor swasta untuk bersama-sama bertanggung-jawab atas kerugian lingkungan yang timbul dari aktifitas industri perumahan dan real estate. Belajar dari pengalaman yang dilaksanakan di kota-kota Amerika Latin dan Karibia, untuk memperbaiki lingkungan perkotaan dan pengembangan perumahan didalamnya, seluruh warga masyarakat perlu dilibatkan, dan sektor-sektor yang berbeda harus disatukan berkenaan dengan program aksi bersama. Dalam konteks ini, peran pemerintah lokal, dengan kemampuannya mengelola ruang perkotaan, mengkoordinasikan dan menyeimbangkan prakarsa-prakarsa sektoral, dan membuka peluang bagi penduduk untuk bersama-sama menangani manajemen dan kemajuan kota mereka, menjadi bertambah penting. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bentuk manajemen baru yang bisa menerima pendekatan yang telah disetujui bersama dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kota dan kemudian membentuk kelompok kerja dan pembuat keputusan permanen bagi para pelaku (pemangku kepentingan) yang berbeda di perkotaan. Dalam perjalanan waktu, evaluasi mengenai kemajuan yang dicapai melalui kebijakan perkotaan dan perumahan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan lingkup dan spesialisasi aksi dalam bidang-bidang keuangan, sosial dan kelembagaan, diantara bidang-bidang lain yang sangat menonjol seperti ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan. Meskipun tidak dikatakan sukses besar, namun kecenderungannya telah menunjukkan arah yang jelas dan pasti dalam menjawab tantangan pengembangan perumahan dan infrastruktur berkelanjutan.

Belajar dari model pembangunan perkotaan berkelanjutan di Amerika Latin dan Karibia, salah satu dampak paling krusial dari percepatan pertumbuhan dan pembangunan kota-kota berskala menengah, adalah kemrosotan lingkungan terdekat dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan tantangan manajemen yang penting, seiring dengan kemrosotan kualitas kehidupan di perumahan-perumahan itu sendiri. Dimensi masalah yang paling konvensional bagi manajemen lokal adalah sanitasi. Tugas-tugas ditingkat lokal meliputi pengumpulan sampah, tangki septik, pembuatan kotoran, pembasmian tikus dan kampanye vasinasi anjing, pembersihan jalan, pengawasan emisi gas buang, sertifikasi dan pemeriksaan rumah pemotongan hewan, restauran dan kafetaria, pengelolaan tempat pemakaman umum, dan pengawasan kualitas air minum. Bentuk tanggung jawab lainnya yang mempengaruhi ruang terbuka hijau dan area-area rekreasi, penanaman pohon, menerbitkan surat ijin untuk menjual alkohol, dan kampanye bagi perbaikan bangunan dan fasilitas umum. Tantangan utama dalam bidang manajemen ini, terdiri dari penciptaan sistem administratif yang memperkenalkan konsep kualitas hidup dalam dimensi lingkungan. Peran kepemimpinan pemerintah dipentingkan dalam membangkitkan kesadaran publik mengenai lingkungan, baik dengan mengorganisir kampanye informasi maupun mengorganisir komunitas itu sendiri untuk mengelola lingkungan.

Pada dasarnya infrastruktur dapat dibedakan menjadi dua, yakni: infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur lunak (soft infrastructure). Infrastruktur Keras meliputi sistem-sistem jaringan seperti: (1) Infrastruktur Transportasi; (2) Infrastrukture Energi; (3) Infrastruktur Manajemen Air; (4) Infrastruktur Komunikasi dan (5) Manajemen Sampah/Limbah. Sedangkan Infrastruktur Lunak merujuk pada semua institusi yang dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara standar sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya sebuah negara. Contohnya adalah sistem keuangan (economic and financial system); sistem kesehatan masyarakat (public health care system); pendidikan nasional (educational system); system pemerintahan bersih (good government system); penegakkan hukum (law enforcement); system layanan masyarakat (public services system) dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikelompokkan menjadi (1) Infrastruktur Pemerintah; (2) Infrastruktur Sosial Kemasyarakatan; (3) Infrastruktur Layanan Masyarakat (Kesehatan dan Pendidikan); (4) Infrastruktur Budaya dan (5) Infrastruktur Ekonomi. Kedua pilah infrastruktur ini tak dapat dipisahkan ibarat dua sisi koin mata uang, sisi angka adalah hard infrastructure dan sisi gambar adalah soft infrastructure.

Sementara itu menurut Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU, No.1, Tahun 2011), pengertian makro perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Ini berarti seluruh sistem ketersediaan perumahan menjadi beban bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan pengertian perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Hal ini mengamanahkan dukungan infrastruktur mutlak harus tersedia sehingga bisa dicapai kehidupan yang layak. Pada aspek fungsionalnya kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Dan dalam lingkup yang lebih kecil dikenal lingkungan hunian yang artinya adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Pengertian yang lebih sempit tentang permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Memperhatikan kedua preferensi diatas maka pengembangan perumahan sebagai tempat bermukimnya masyarakat secara layak menjadi bagian integral dari pembangunan perkotaan yang didukung penuh adanya infrastruktur dasar kota. Infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai jaringan-jaringan yang bersifat fisik semata namun juga merupakan sistem-sistem penunjang yang menjamin terciptanya kehidupan bermukim yang sehat, tumbuh dan berdaya. Kota sebagai rumah besar yang kehidupan didalamnya terdapat kawasan permukiman, lingkungan permukiman dan perumahan-perumahan harus menjadi adil secara sosial, berkelanjutan secara ekologis, partisipatif secara politis, produktif secara ekonomi, dan bersemangat secara kultural. Penanganan permukiman kumuh, pemindahan mereka ke rumah-rumah susun tanpa didahului dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, hanya akan menimbulkan persoalan baru yang berujung pada ketidak-berdayaan masyarakat berpenghasilan rendah tetap miskin. Konsekwensinya subsidi tetap terus dilaksanakan, hal ini berarti siklus pemiskinan tetap terus berlangsung, hanya saja bentuk aktifitasnya berbeda. Dengan demikian pembangunan perkotaan, pengembangan perumahan dan infrastruktur berkelanjutan adalah kegiatan pembangunan yang tidak sektoral, ketiganya membutuhkan penanganan yang utuh dan menyeluruh (holistic).

4. KESIMPULAN

Dari keseluruhan kajian diatas, terkait dengan pentingnya pengembangan perumahan berbasis infrastruktur berkelanjutan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengembangan perumahan sampai saat ini masih bersifat sporadis, tidak terintegrasi dan berpotensi menimbulkan ketidak-sesuaian fungsi lahan sehingga infrastruktur tidak mampu mendukungnya. Oleh karena itu pengembangan perumahan harus merupakan kegiatan pembangunan yang terintegrasi (ekonomi, sosial dan budaya) dalam struktur ruang kewilayahan yang utuh dan menyeluruh (komprehensif dan holistik).

2) Pengelolaan pembangunan permukiman harus memungkinkan berkembangnya prakarsa membangun dari masyarakat sendiri melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri. Dilain pihak kemampuan pemerintah perlu ditingkatkan dalam memenuhi ketersediaan infrastruktur yang memadai (partisipatif dan berkelanjutan).

3) Mengembangkan proses dan mekanisme yang bersifat adil dan setara untuk mendapatkan berbagai peluang dan akses terhadap sumberdaya pembangunan perumahan serta diberikan hak yang setara untuk mendapatkannya (adil dan setara).

4) Meningkatkan efisiensi kebijakan dan manajemen dengan mengelola bidang-bidang terkait infrastruktur dalam mewujudkan pembangunan perkotaan dan perumahan secara terpadu.

5) Pemerintah berdaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk; mengelola infrastruktur transpotasi, energi dan komunikasi; memaksimalkan infrastruktur manajemen sampah dan sumberdaya air dalam mewujudkan kota berkelanjutan.

6) Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi swasta dan publik lain untuk berperan serta mewujudkan perumahan berkelanjutan.

7) Meningkatkan produktifitas permukiman penduduk dengan memudahkan aksesabilitas pada infrastruktur dasar perkotaan. Masyarakat menjadi lebih berdaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan membangun keluarga yang terlepas dari siklus kemiskinan.

Daftar Pustaka

Dardak Hermanto, Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang, Dirjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2009.

Daniela Simioni, Pendekatan Struktur – Kapasitas Kelembagaan terhadap Pengelolaan Lingkungan Perkotaan di Kota-kota Berskala Menengah di Amerika Latin dan Karibia, dalam Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi, LP3ES, Oktober 2003.

J.E. Hardoy, D. Mitlin, dan D. Satterthwaite, Environmental Problems in Third World Cities (London: Earthscan, 1992), hal. 26.

J. Hardoy, S. Cairncross, dan D. Satterwaite, The Poor Die Young: Housing and Health in Third World Cities (London: Earthscan, 1990).

J. Hardoy dan D. Satterwaite, Squatter Citizen (London: Earthscan, 1995).

Ooi Giok Ling, (2002), Civil Society dan Lingkungan Perkotaan, dalam Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi, LP3ES, Oktober 2003.

M. Castells, L.E. Goh, dan P.Y.K. Kwok, The Shek Kip Mei Syndrome – Economic Development and Public Housing in Hong Kong and Singapore (London: Pion, 1990).

V. Svage, Urban Environment Management: Lessons in Eco-education, dalam Awang et al., Environmental and Urban Management in Southeast Asia, hal. 325-329.