ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam prinsip pembangunan berkelanjutan terutama kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, dan daerah terisolir. Hal ini berfungsi mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Rencana tata ruang bersifat investasi jangka panjang seperti halnya infrastruktur penting bagi pertumbuhan wilayah. Sehingga potensi wilayah dapat digali dan dikembangkan untuk tujuan kesejahteraan. Faktor yang menghambat, antara lain: pertumbuhan fungsi ruang lebih cepat. Dampak cepatnya pertumbuhan fungsi ruang menjadikan perkembangan perkotaan tidak terkendali. Pengembangan perumahan, pemenuhan kebutuhan pasar dan perilaku pengembang yang mementingkan aspek pasar akan berakibat pada perubahan fungsi lahan yang sporadis.

Kata Kunci: perumahan, infrastruktur, tataruang, berkelanjutan

1. perumahan BERKELANJUTAN

Pengembangan Perumahan Berkelanjutan adalah sebuah harapan ideal dalam pemenuhan kebutuhan tempat bermukim secara nasional. Perumahan dimaknai bukan sekedar komoditas pasar, namun membangun perumahan adalah membangun suatu komunitas masyarakat yang tumbuh dan hidup berketetanggaan. Namun dalam pemenuhan kebutuhan secara kuantitaspun masih terdapat kekurangan hingga 13,6 juta unit. Pemerintah telah melakukan intervensi dalam memberi bantuan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pun baru 45,49% untuk rumah sejahtera tapak yang tersalur sampai Oktober 2011 atau sebanyak 70.478 unit. Sedangkan FLPP untuk rumah sejahter susun baru 114 unit atau 11,4% dari target 1.000 unit (Kompas, Senin 31 Oktober 2011). FLPP yang diharapkan mampu memberi solusi trobosan masih terkendala oleh proses sosialisasi, peraturan-peraturan daerah, perijinan dan pertanahan. Bahkan Indonesia Property Watch menyebutkan bahwa kesenjangan hunian yang semakin lama semakin meruncing dapat mengakibatkan gangguan stabilitas sosial, khususnya di perkotaan. Perlu kemauan dan kesadaran pemerintah, termasuk BUMN dan pemerintah daerah untuk menyediakan rumah bagi rakyat. Dari sejumlah fakta-fakta tersebut, apakah berarti ketersediaan ‘perumahan berkelanjutan’ masih sebatas mimpi?

Mendasarkan pada keberadaan perumahan yang keberhasilannya dapat dinilai sejauhmana masyarakat penghuninya tumbuh ‘berkelanjutan’ maka penting kiranya memakai istilah ‘berkelanjutan’ dalam pengertian yang tepat. Sebuah komunitas masyarakat bisa berkelanjutan dalam jangka menengah hingga jangka panjang (seratus tahun atau lebih) jika mendaur ulang hampir seluruh ‘nutrien’ (dan barang perlengkapan lainnya) serta menggunakan energi secara sangat efisien akan sama dengan ‘sistem kehidupan’. Pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah konsumsi energi fosil hampir pasti diikuti habisnya bahan bakar tak terbarukan ditambah dengan adanya berbagai keterbatasan alam lainnya (Ernest Callenbach, 2002). Kesadaran masyarakat akan pentingnya persoalan konsumsi energi akan berpengaruh terhadap pandangannya tentang hidup dalam sebuah perumahan. Hal ini dapat dijadikan indikator untuk mengetahui apakah masyarakat telah mempunyai wawasan lingkungan dalam kehidupannya, sebagai contoh masalah sampah atau limbah. Pandangan orang tentang biaya yang boros menjadikan kaidah tradisional tentang sampah harus ‘murah dan buang’. Contoh, minuman kaleng yang dijual ‘bisa langsung dibuang setelah dipakai’ dibanding dengan kemasan botol yang bisa dikembalikan dan digunakan lagi. Namun dalam kenyataannya, tidak ada yang bisa ‘dibuang’ dibumi ini, kita harus belajar berpikir sesuai siklus, meniru proses yang dijalani oleh alam lingkungan itu sendiri. Seluruh limbah harus bisa didaur-ulang, termasuk aspal, beton, gelas, platik dan metal. Energi yang digunakan untuk mendaur-ulang harus diminimalisir. Sehingga kaidah baru tentang sampah dan limbah adalah ‘jangan boros dan bisa didaur-ulang seratus persen’. Pandangan orang terkait dengan energi fosil, bahan bakar minyak dinilai relatif murah dibandingkan dengan buruh. Lebih mudah dan murah untuk membuat mesin dan mobil, membangun rumah dengan menggunakan banyak energi meskipun menimbulkan polusi. Sehingga paradigmanya menjadi ‘kerjakan segala sesuatu semurah mungkin, apapun hasilnya’. Hal ini akan bertolak belakang ketika ada kesadaran tentang dampak lingkungan, sudah seharusnya mempercepat penggunaan energi yang berasal dari sumber-sumber dengan dampak minimal, misal: turbin angin, sinar matahari, biomasa dan panas bumi. Sehingga paradigmanya berubah menjadi ‘manfaatkan energi alam terbarukan, meskipun mahal investasinya’. Sebuah prakiraan yang didasarkan sejumlah studi nasional menyoroti sedikitnya 600 juta lebih penghuni perkotaan di Afrika, Asia dan Amerika Latin tinggal di rumah dan lingkungan yang membahayakan kehidupan dan kesehatan karena buruknya kondisi perumahan yang ditandai tidak memadainya persediaan air bersih yang cukup, sanitasi, drainasi, pengaturan limbah dan perawatan kesehatan (J.Hardoy,S. Cairncross, and D.Satterthwait, 1990). Di Jakarta dan seperti halnya dikota-kota lain yang tumbuh menjadi seukuran metropolitan, mayoritas penduduk tinggal di rumah yang sulit memperoleh jaringan air minum, dan banyak dari mereka yang bergantung pada penjaja air keliling yang harganya lebih mahal dibanding air dari jaringan Perusahaan Air Minum (PAM). Masalah lainnya adalah lemahnya sistem pembuangan, yang ini berarti sebagian dari mereka bergantung pada kakus, jamban dan selokan disepanjang sisi jalan dan kali. Pada saat bersamaan, banyak dari mereka yang memanfaatkan kanal pembuangan untuk mandi, cuci pakaian dan buang air besar. Berbagai solusi yang pernah dilakukan cenderung terlambat, terutama setelah mengetahui arus para migran ke kota dan beban yang dipaksakan pada infrastruktur kota. Inti persoalannya bermuara pada ketersediaan lahan yang lebih luas dan murah untuk perumahan. Secara umum persoalan lahan terkendala oleh biaya akuisisi tanah tinggi dan prosedur yang panjang. Termasuk akuisisi tanah publik menjadi kendala atas program pemerintah dalam memberi pilihan legal bagi warga untuk mendapatkan tempat bermukimnya. Pemerintah sering dihadapkan dengan sikap keragu-raguan untuk melaksanakan program dengan biaya yang efektif guna mendapatkan lahan yang dibutuhkan bagi program pembangunan perumahan rakyat berbiaya rendah. Bahkan pemerintah sering menghadapi situasi negosiasi pembelian lahan dengan pemilik tanah. Ini artinya bahwa lahan tanah yang murah harganya tidak selalu paling sesuai dengan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang ada. Belum lagi persoalan lain seperti status kepemilikan tanah yang ganda, masalah lahan menjadi semakin rumit. Menurut sejumlah studi, beban ekonomi dari persoalan-persoalan penyakit dan kesehatan dapat dihubungkan dengan kekurangan persediaan air dan sanitasi, terutama dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan-kawasan kumuh. Selain masalah kesehatan yang diakibatkan oleh kurangnya infrastruktur untuk pembuangan limbah dan persediaan air minum yang mencukupi, juga kondisi ini diperburuk oleh kepadatan penduduk, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat belum merata bagi mereka. Harapannya manajemen perkotaan akan menjadikan kota sebagai rumah besar yang kehidupan didalamnya menjadi adil secara sosial, berkelanjutan secara ekologis, partisipatif secara politis, produktif secara ekonomi, dan bersemangat secara kultural.

Dalam situasi seperti inilah, peran pemerintah sangat dibutuhkan, karena pemerintah tidak hanya memberi bantuan ‘uang’ semata tetapi juga harus menyediakan ‘infrastruktur’ dalam arti yang luas yakni ketersediaan sarana prasarana publik, energi listrik, air bersih / air minum dan telekomunikasi. Pemerintah juga berperan penting dalam posisinya sebagai regulator, memberi kepastian hukum, berpihak kepada yang lemah dan berlaku adil yang bertanggung jawab.

2. KOTA BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN

Kota merupakan katalisator pembangunan dan pusat perubahan ekonomi, sosial, dan budaya dapat merefleksikan ekonomi nasional, masyarakat dan negara. Kota juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kekayaan yang dihasilkan di negara mereka ditemukan. Dan juga mereka merupakan hasil dari pertumbuhan dan pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian kota dianggap sebagai barometer dari seluruh tinjauan ekonomi, politik dan budaya negara terkait (V.Svage, 1996). Dalam konteks Indonesia, kota mempunyai keragaman bentuk berdasar fungsinya, antara lain: kota yang tumbuh karena potensi sumber daya alam di wilayah pedalaman yang dilingkupinya, dan kota yang berkembang sebagai pusat layanan jasa karena keunggulan sumber daya manusianya serta kota yang bergerak dan tumbuh karena keduanya. Kota yang terakhir ini disebutnya sebagai kota kontemporer yang merupakan kota global. Pada kota semacam ini, daerah pedalaman tidak terbatas pada wilayah lingkungan dekatnya. Daerah pedalaman mereka merupakan transnasional dan dunia global termasuk didalamnya. Populasi, kekayaan dan kualitas kehidupan yang dimiliki sebagian besar diukur berdasarkan besarnya perdagangan yang mereka kuasai dari komunitas internasional. Kota semacam ini menjadi terlihat sangat menarik bagi warga masyarakat dari daerah lain, sehingga sering menimbulkan dorongan bagi warga untuk melakukan urbanisasi dalam jumlah yang besar. Pergerakkan warga ke kota menimbulkan persoalan tersendiri setiap tahunnya bila tidak diantisipasi secara tepat dalam pengendalian jumlah penduduk kota atau kepadatannya. Meskipun demikian dari sejumlah analisis belum dapat membuktikan bahwa kemunduran ekonomi dapat dikaitkan dengan penurunan angka urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan. Yang pasti bahwa kualitas lingkungan, udara, air dan ruang kehidupan menjadi semakin penting bagi para pengusaha dan penduduk yang tinggal di perkotaan, utamanya di negara berkembang. Bagi pemerintah kota yang menyadari pentingnya ‘hidup layak’ mereka akan menyampaikan kebutuhan manajemen lingkungan hidup dengan lebih serius dibandingkan sebelumnya. Seandainya pertumbuhan ekonomi hanya menimbulkan masalah infrastruktur dalam skala yang jauh lebih besar, maka sekarang harus ada perhatian yang lebih besar lagi mengenai pengaruh kemunduran ekonomi terhadap penduduk perkotaan, yang sebagian besar terkurung dalam kehidupan yang miskin dan buruk yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Pada kenyataannya, pemerintah kota dan pusat telah menunjukkan kekurang-efektif-an dalam menjawab pertumbuhan kota yang membutuhkan infrastruktur perkotaan dasar, seperti: pembuangan limbah, manajemen sampah, penyaluran jaringan air bersih dan sistem transportasi masal. Meskipun demikian, dalam perencanaan kota telah dipertimbangkan aspek-aspek penting tentang pembangunan kota berkelanjutan dan sehat. Namun ada saja alasan yang menjadikan ‘kurang efektif’ antara lain memandang kota sebagai bangunan manusia yang didalamnya berlaku setiap penghuni kota berusaha memaksimalkan eksistensi ekonomi, biologi dan budayanya sendiri tanpa memperhatikan komunitas perkotaan pada umumnya. Persaingan ketat untuk mendapatkan lahan tanah bisa menimbulkan persaingan teritorial berdasarkan perbedaan kelas, perbedaan ras dan kultur yang beragam. Hanya pemerintah atau otoritas perkotaan yang kuat dapat mengambil posisi untuk meredakan konflik teritorial dan lingkungan semacam itu di dalam sistem perkotaan (Savage, ‘Urban Environment management: Lesson in Eco-education’, 1996).

Pada kajiannya yang ditulis dalam Squatter Citizen, Hardoy dan Satterthwaite menjelaskan, di Bangkok, rancangan perkotaan dan lingkungan disusun setiap lima tahun sekali. Sebenarnya rancangan ini tidak lebih dari cetak biru dan proposal, sebagian disebabkan oleh adanya perubahan struktur politis dan karenanya tidak memiliki kehendak politis untuk melaksanakan rancangan perkotaan tersebut secara efektif. Seperti terlihat hari ini, media CyberNews (Suara Merdeka, 31 Oktober 2011) mengabarkan bahwa bahaya banjir masih mengancam sampai jantung ibukota Thailand, Bangkok. Hal ini terutama setelah air menggenangi bandara domestik di pinggiran kota bagian utara. Distrik bisnis dan perumahan di pusat kota Bangkok sampai sejauh ini belum sampai "tenggelam" oleh banjir, meskipun air dari Sungai Chao Phraya membengkak membanjiri daerah perkotaan terutama di wilayah sepanjang tepi sungai pada Minggu (30/10) malam akibat tingginya air pasang. Banjir juga telah menyebabkan kerusakan besar terhadap kawasan industri di prefektur pusat Ayutthaya dan di pinggiran kota Bangkok. Gelombang air besar saat ini mulai mengarah beberapa kilometer dari selatan Bandara Don Muang menuju pusat kota Bangkok.

Pihak berwenang di Bangkok mengatakan, mereka berencana untuk mempercepat pekerjaan membuat jalan memutar aliran air ke kanal yang ada di bagian timur dan barat kota. Hal ini semakin dimungkinkan karena tingkat air diperkirakan makin turun sejak puncak musim semi berlalu. Namun, masih ada kekhawatiran atas situasi memburuknya kesehatan di wilayah yang terkena banjir. Banyak warga yang mengkhawatirkan genangan air yang tercemar bisa menimbulkan penyakit. Menghadapi situasi ini, pemerintah Thailand telah menetapkan kewaspadaan untuk mencegah kemungkinan menyebarnya wabah diare, demam berdarah dan penyakit lainnya. Beberapa penyait epidemi tersebut menjadi wabah yang sama saat banjir di seluruh negeri pada masa lalu. Ini membuktikan bahwa rancangan perkotaan yang dihasilkan setiap lima tahun sekali tidaklah efektif, sehingga penyelesaiannya seperti ‘pemadam kebakaran’.

Kajian selanjutnya di Singapura, rancangan penggunaan lahan tanah mendapat dukungan legeslatif, artinya jika ada kepentingan kuat yang mencoba untuk mengubah keputusan penggunaan lahan tanah, maka hal itu harus dilaksanakan ditingkat legeslatif. Hal tersebut, sebagian telah menyumbang atas keberhasilan pelaksanaan tidak hanya program perumahan rakyat dalam skala besar, tetapi juga pembangunan infrastruktur dasar bagi manajemen lingkungan dan perkotaan. Sebagian yang lain masih juga ada persoalan seperti harga yang tidak sesuai bagi segmentasi warga tertentu, ukuran tanah dan rancangan tempat yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Sementara, di Jakarta persoalan ketersediaan lahan dan pembangunan rumah berkualitas yang murah serta dukungan infrastruktur yang memadai masih menjadi momok dalam pembangunan perkotaan. Dampak ikutannya atas faktor-faktor tersebut dapat terlihat seperti: banjir yang belum sepenuhnya berkesudahan setiap musim hujan tiba, meskipun telah dibangun banjir kanal, konflik kepemilikan lahan hampir setiap hari muncul di media masa sebagai akibat ketidak-jelasan status kepemilikan secara hukum dan perumahan yang tersedia tidak terjangkau warga yang sangat membutuhkan karena alasan harga.

Memperhatikan betapa rumitnya persoalan yang dihadapi kota-kota penting, secara nyata diakui bahwa pendekatan yang bersifat sentris, pendekatan atas bawah ke service delivery tanpa dukungan dari para aktor lainnya, tidaklah berkelanjutan (YM.Yeung, 1991). Kecuali cara-cara sentralistik telah terbukti berhasil memberi jalan keluar terhadap kebutuhan perkotaan akan infrastruktur dasar dan perumahan, meskipun hanya sedikit dan sangat jarang. Negara bangsa seperti Singapura dan Hong Kong memperlihatkan bahwa pembuatan keputusan yang sentralistik juga bisa berhasil memenuhi kebutuhan rakyat perkotaan akan perumahan, transportasi dan perawatan kesehatan. Pada saat bersamaan, ketersediaan fasilitas dan perumahan perkotaan telah berhasil dikait-sebabkan dengan pertumbuhan ekonomi (Castells et al., The Shek Kip Mei Syndrome). Disisi lain, program bantuan swadaya, yang didukung oleh kelompok masyarakat dan konsultan profesional dengan berbagai cara, telah terbukti menjadi sangat efektif dalam memperbaiki lingkungan tempat banyak orang perkotaan tinggal di kota-kota Asia Tenggara. Karena sebagian keberhasilan tersebut disebabkan oleh sejumlah proyek yang diprakarsai oleh kaum profesional dan melibatkan partisipasi langsung para ahli waris, pemerintah kota didesak untuk memilih program yang mengacu pada komunitas, partisipasi, dan bantuan swadaya guna mengeksplorasi model service delivery perkotaan yang berbeda. Sementara itu, pemerintah kota yang kuat yang dalam penyusunan kerangka pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk warga masyarakat dan legeslatif serta kaum profesional dan pengusaha ‘gotong royong’ mewujudkan dan melaksanakan semua komitmen yang disekapati.

Pengalaman kota-kota di negara berkembang secara umum memperlihatkan bahwa peran penduduk perkotaan sangat penting dalam mengelola dampak urbanisasi dan memenuhi kebutuhan dasar penduduk perkotaan. Sebagian besar bantuan diberikan oleh kelompok warga negara, karena tidak memadainya persediaan bagi kebutuhan mereka di kota-kota tersebut. Menurut Hardoy dan Satterthwaite, peluang untuk menangani masalah kesehatan yang muncul akibat tidak memadainya infrastruktur dasar lingkungan untuk memenuhi kebutuhan, seperti saluran pembuangan dan lain-lain, bergantung pada kerjasama antara pemerintah lokal dan kelompok masyarakat yang berbasis komunitas atau berbasis lingkungan sekitar. Sebagian besar keberhasilan program swakarsa yang diperbantukan telah melibatkan kemitraan antara pemerintah lokal dan komunitas perkotaan secara nyata. Ada beberapa tingkatan pengelolaan lingkungan yang dapat disumbangkan oleh kelompok warga negara. Semakin besar tingkat kepedulian yang mendorong komunitas untuk berpartisipasi dalam menyediakan kebutuhan mereka sendiri, semakin banyak komunitas kaya perkotaan dapat menyumbang pada tingkat yang mencakup konsumerisme kesadaran lingkungan lebih besar. Di sisni konsumen dan kelompok yang terdiri dari para anggota komunitas secara signifikan dapat memberi pengaruh kepada para pengusaha dan usaha mereka dalam mengelola dampak lingkungan. Sehingga banyak perusahaan mengambil prakarsa untuk memperkenalkan teknologi bersih karena peduli pada pengurangan biaya dan yang lebih penting, mempertahankan atau bahkan meningkatkan pangsa pasar.

Gambar 1: Diagram Kota Berkelanjutan

Sumber: Ahmad Saifudin M, 2011

Dalam Gbr. 1 di atas, terlihat peran pemerintah yang bersih dan kuat sebagai regulator yang menyeimbangkan semua pemangku kepentingan dalam aspek masing-masing yang saling terkait, mulai dari nilai ekonomi (work & wealth); nilai sosial (solidarity & social coherence); perumahan (affordable housing for all); lingkungan (defending urban ecosystem); akses (resource conserving mobility); kehidupan (building the liveable city) dan demokrasi (empowering to citizenry).

Oleh karenanya bagaimanapun, partisipasi rakyat dalam mempromosikan tingkat kepedulian konsumsi yang lebih besar terhadap lingkungan membutuhkan usaha yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Dilain pihak, hal ini merupakan kesempatan bagi kelompok lingkungan yang bekerja dalam program dan kampanye pendidikan guna menghasilkan kota yang didalamnya termasuk perumahan dan infrastruktur dasar perkotaan berkelanjutan lengkap dengan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik dan lingkungannya.

3. PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Memperhatikan Rencana Aksi Regional (Habitat II) yang diselenggarakan di Istanbul, sepuluh tahun yang lalu, mengamanahkan agar mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam membangun permukiman penduduknya, terbagi menjadi lima bidang sasaran:

1) Pemenuhan keadilan dan pengurangan kemiskinan perkotaan, misalnya dengan meningkatkan jumlah unit perumahan sehingga, setidaknya, hal tersebut sesuai dengan formasi rumah tangga yang baru; memperluas program untuk menyediakan sanitasi, tempat perlindungan dan peraturan kepemilikan, dan akses ke infrastruktur publik; membuat program guna memelihara dan memperbaiki perumahan yang sudah ada; melangkah menuju subsidi, yang secara prosedural lebih jelas dan lebih efektif; dan mempromosikan perumahan dan permukiman pedesaan.

2) Meningkatkan produktifitas pemukiman penduduk untuk memperbaiki kualitas hidup dan membuka peluang bagi kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan; mengembangkan persaingan produktif kota-kota; meletakkan dasar manajemen terpadu sistem perkotaan pada pijakan yang lebih kuat; memperbaiki kekurangan di perkotaan dan infrastruktur kota yang produktif; menggunakan kebijakan yang berhubungan dengan perumahan, pelayanan, dan akses ke infrastruktur publik untuk membantu mengembangkan pembentukan modal manusia.

3) Memperbaiki lingkungan perkotaan dengan mengikutsertakan organisasi pembangunan dalam upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan; memodernisasikan kerangka hukum dan peraturan yang menentukan kepemilikan dan perdagangan tanah; menangani kemacetan dan transportasi jalan dan ketiadaan sanitasi.

4) Memperbaiki manajemen dan kerjasama dengan membentuk koordinasi antara perwakilan sektoral dan pemerintah lokal; memajukan desentralisasi pemerintah; dan memperkuatan kapabilitas administrasi, teknis dan finansial pemerintah lokal.

5) Mensukseskan efisiensi kebijakan dan manajemen, dengan mengelola bidang-bidang manajemen teritorial, pembangunan perkotaan, dan perumahan dengan cara terpadu; membentuk kerangka peraturan bagi kontribusi yang dibuat oleh sektor swasta terhadap produksi dan operasi pelayanan dan perumahan perkotaan; dan membantu mengembangkan penggunaan statistik yang bisa diandalkan dan dibandingkan, termasuk didalamnya sensus.

Pendekatan diatas diadopsi dan dijalankan di kota-kota di Amerika Latin dan Karibia. Akibat faktor-faktor tersebut terjadi penundaan dan penyesuaian dalam mengatur mekanisme kelembagaan pengawasan dan manajemen yang memungkinkan sektor swasta untuk bersama-sama bertanggung-jawab atas kerugian lingkungan yang timbul dari aktifitas industri perumahan dan real estate. Belajar dari pengalaman yang dilaksanakan di kota-kota Amerika Latin dan Karibia, untuk memperbaiki lingkungan perkotaan dan pengembangan perumahan didalamnya, seluruh warga masyarakat perlu dilibatkan, dan sektor-sektor yang berbeda harus disatukan berkenaan dengan program aksi bersama. Dalam konteks ini, peran pemerintah lokal, dengan kemampuannya mengelola ruang perkotaan, mengkoordinasikan dan menyeimbangkan prakarsa-prakarsa sektoral, dan membuka peluang bagi penduduk untuk bersama-sama menangani manajemen dan kemajuan kota mereka, menjadi bertambah penting. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bentuk manajemen baru yang bisa menerima pendekatan yang telah disetujui bersama dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kota dan kemudian membentuk kelompok kerja dan pembuat keputusan permanen bagi para pelaku (pemangku kepentingan) yang berbeda di perkotaan. Dalam perjalanan waktu, evaluasi mengenai kemajuan yang dicapai melalui kebijakan perkotaan dan perumahan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan lingkup dan spesialisasi aksi dalam bidang-bidang keuangan, sosial dan kelembagaan, diantara bidang-bidang lain yang sangat menonjol seperti ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan. Meskipun tidak dikatakan sukses besar, namun kecenderungannya telah menunjukkan arah yang jelas dan pasti dalam menjawab tantangan pengembangan perumahan dan infrastruktur berkelanjutan.

Belajar dari model pembangunan perkotaan berkelanjutan di Amerika Latin dan Karibia, salah satu dampak paling krusial dari percepatan pertumbuhan dan pembangunan kota-kota berskala menengah, adalah kemrosotan lingkungan terdekat dengan masyarakat. Hal tersebut memberikan tantangan manajemen yang penting, seiring dengan kemrosotan kualitas kehidupan di perumahan-perumahan itu sendiri. Dimensi masalah yang paling konvensional bagi manajemen lokal adalah sanitasi. Tugas-tugas ditingkat lokal meliputi pengumpulan sampah, tangki septik, pembuatan kotoran, pembasmian tikus dan kampanye vasinasi anjing, pembersihan jalan, pengawasan emisi gas buang, sertifikasi dan pemeriksaan rumah pemotongan hewan, restauran dan kafetaria, pengelolaan tempat pemakaman umum, dan pengawasan kualitas air minum. Bentuk tanggung jawab lainnya yang mempengaruhi ruang terbuka hijau dan area-area rekreasi, penanaman pohon, menerbitkan surat ijin untuk menjual alkohol, dan kampanye bagi perbaikan bangunan dan fasilitas umum. Tantangan utama dalam bidang manajemen ini, terdiri dari penciptaan sistem administratif yang memperkenalkan konsep kualitas hidup dalam dimensi lingkungan. Peran kepemimpinan pemerintah dipentingkan dalam membangkitkan kesadaran publik mengenai lingkungan, baik dengan mengorganisir kampanye informasi maupun mengorganisir komunitas itu sendiri untuk mengelola lingkungan.

Pada dasarnya infrastruktur dapat dibedakan menjadi dua, yakni: infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur lunak (soft infrastructure). Infrastruktur Keras meliputi sistem-sistem jaringan seperti: (1) Infrastruktur Transportasi; (2) Infrastrukture Energi; (3) Infrastruktur Manajemen Air; (4) Infrastruktur Komunikasi dan (5) Manajemen Sampah/Limbah. Sedangkan Infrastruktur Lunak merujuk pada semua institusi yang dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara standar sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya sebuah negara. Contohnya adalah sistem keuangan (economic and financial system); sistem kesehatan masyarakat (public health care system); pendidikan nasional (educational system); system pemerintahan bersih (good government system); penegakkan hukum (law enforcement); system layanan masyarakat (public services system) dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikelompokkan menjadi (1) Infrastruktur Pemerintah; (2) Infrastruktur Sosial Kemasyarakatan; (3) Infrastruktur Layanan Masyarakat (Kesehatan dan Pendidikan); (4) Infrastruktur Budaya dan (5) Infrastruktur Ekonomi. Kedua pilah infrastruktur ini tak dapat dipisahkan ibarat dua sisi koin mata uang, sisi angka adalah hard infrastructure dan sisi gambar adalah soft infrastructure.

Sementara itu menurut Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU, No.1, Tahun 2011), pengertian makro perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Ini berarti seluruh sistem ketersediaan perumahan menjadi beban bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan pengertian perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Hal ini mengamanahkan dukungan infrastruktur mutlak harus tersedia sehingga bisa dicapai kehidupan yang layak. Pada aspek fungsionalnya kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Dan dalam lingkup yang lebih kecil dikenal lingkungan hunian yang artinya adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Pengertian yang lebih sempit tentang permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Memperhatikan kedua preferensi diatas maka pengembangan perumahan sebagai tempat bermukimnya masyarakat secara layak menjadi bagian integral dari pembangunan perkotaan yang didukung penuh adanya infrastruktur dasar kota. Infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai jaringan-jaringan yang bersifat fisik semata namun juga merupakan sistem-sistem penunjang yang menjamin terciptanya kehidupan bermukim yang sehat, tumbuh dan berdaya. Kota sebagai rumah besar yang kehidupan didalamnya terdapat kawasan permukiman, lingkungan permukiman dan perumahan-perumahan harus menjadi adil secara sosial, berkelanjutan secara ekologis, partisipatif secara politis, produktif secara ekonomi, dan bersemangat secara kultural. Penanganan permukiman kumuh, pemindahan mereka ke rumah-rumah susun tanpa didahului dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, hanya akan menimbulkan persoalan baru yang berujung pada ketidak-berdayaan masyarakat berpenghasilan rendah tetap miskin. Konsekwensinya subsidi tetap terus dilaksanakan, hal ini berarti siklus pemiskinan tetap terus berlangsung, hanya saja bentuk aktifitasnya berbeda. Dengan demikian pembangunan perkotaan, pengembangan perumahan dan infrastruktur berkelanjutan adalah kegiatan pembangunan yang tidak sektoral, ketiganya membutuhkan penanganan yang utuh dan menyeluruh (holistic).

4. KESIMPULAN

Dari keseluruhan kajian diatas, terkait dengan pentingnya pengembangan perumahan berbasis infrastruktur berkelanjutan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengembangan perumahan sampai saat ini masih bersifat sporadis, tidak terintegrasi dan berpotensi menimbulkan ketidak-sesuaian fungsi lahan sehingga infrastruktur tidak mampu mendukungnya. Oleh karena itu pengembangan perumahan harus merupakan kegiatan pembangunan yang terintegrasi (ekonomi, sosial dan budaya) dalam struktur ruang kewilayahan yang utuh dan menyeluruh (komprehensif dan holistik).

2) Pengelolaan pembangunan permukiman harus memungkinkan berkembangnya prakarsa membangun dari masyarakat sendiri melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri. Dilain pihak kemampuan pemerintah perlu ditingkatkan dalam memenuhi ketersediaan infrastruktur yang memadai (partisipatif dan berkelanjutan).

3) Mengembangkan proses dan mekanisme yang bersifat adil dan setara untuk mendapatkan berbagai peluang dan akses terhadap sumberdaya pembangunan perumahan serta diberikan hak yang setara untuk mendapatkannya (adil dan setara).

4) Meningkatkan efisiensi kebijakan dan manajemen dengan mengelola bidang-bidang terkait infrastruktur dalam mewujudkan pembangunan perkotaan dan perumahan secara terpadu.

5) Pemerintah berdaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk; mengelola infrastruktur transpotasi, energi dan komunikasi; memaksimalkan infrastruktur manajemen sampah dan sumberdaya air dalam mewujudkan kota berkelanjutan.

6) Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi swasta dan publik lain untuk berperan serta mewujudkan perumahan berkelanjutan.

7) Meningkatkan produktifitas permukiman penduduk dengan memudahkan aksesabilitas pada infrastruktur dasar perkotaan. Masyarakat menjadi lebih berdaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan membangun keluarga yang terlepas dari siklus kemiskinan.

Daftar Pustaka

Dardak Hermanto, Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang, Dirjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2009.

Daniela Simioni, Pendekatan Struktur – Kapasitas Kelembagaan terhadap Pengelolaan Lingkungan Perkotaan di Kota-kota Berskala Menengah di Amerika Latin dan Karibia, dalam Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi, LP3ES, Oktober 2003.

J.E. Hardoy, D. Mitlin, dan D. Satterthwaite, Environmental Problems in Third World Cities (London: Earthscan, 1992), hal. 26.

J. Hardoy, S. Cairncross, dan D. Satterwaite, The Poor Die Young: Housing and Health in Third World Cities (London: Earthscan, 1990).

J. Hardoy dan D. Satterwaite, Squatter Citizen (London: Earthscan, 1995).

Ooi Giok Ling, (2002), Civil Society dan Lingkungan Perkotaan, dalam Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi, LP3ES, Oktober 2003.

M. Castells, L.E. Goh, dan P.Y.K. Kwok, The Shek Kip Mei Syndrome – Economic Development and Public Housing in Hong Kong and Singapore (London: Pion, 1990).

V. Svage, Urban Environment Management: Lessons in Eco-education, dalam Awang et al., Environmental and Urban Management in Southeast Asia, hal. 325-329.

VERTICAL LOW COST HOUSING

July 10th, 2011


There are some factors those unsuccessful influences for low income housing development. The factors are too many small for financial resources and there was no incentive or disincentive in public housing development program. Law enforcement is weakness in public housing development process and constraint for good corporate government building in regional government. Potential buyer is big but they have not much money to purchase them housing need. Indonesian’s housing credit rates is the highest in South East Asia. There is no governmental land banking and cost of land acquisition is too high. This is the factor that influence why the A Million Housing National Movement is fail. In the other hand, there was misinterpretation with understanding of Autonomous Region Program. This program is opportunity to rise up regional income retribution and empowering potential economy.

The region of Jogjakarta is very limited. Vertical building is a good solution for limited land in Jogjakarta. Vertical low cost housing will repair the slump and give solution for public accessibility in non formal sector. The variant of Jogjakarta citizenship is very powerful buyer, like commuter workers, river’s bank dwellers, formal workers and students. The alternate of vertical public housing that can absorb by potential buyer are:

a) ownership flat with housing credit rates subsidized;

b) rental flat with public facilities subsidized;

c) partnership integrated dormitory for students;

low price apartment for formal workers.

Manusia Makhluk Sempurna?

March 17th, 2010

Bagi orang yang beriman akan Sang Maha Pencipta sepakat bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Pertanyaannya kemudian adalah, bilamana manusia akan mencapai keadaan sempurna sebagai makhluk ciptaan Tuhan? Manusia tidak akan lepas dari keadaan alamiahnya yang mengalami lapar dan dahaga, perasaan takut dan gembira, marah dan cinta. Pada situasi memuncak dan terjepit, manusia sering kehilangan kontrol dan yang muncul adalah sifat alamiahnya (binatangnya) untuk bertahan atau menyerang, dan bahkan membunuh. Orang Barat menyebutnya homo homini lupus. Dalam komunitasnya, manusia bergaul dan berteman, bekerjasama, berpolitik. Manusia menginginkan keadaan masyarakat penuh damai, toleransi dan saling membantu. Mereka yang kuat membantu yang lemah, tanpa harus menjatuhkan martabat Si Lemah. Pepatah mengatakan, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan melihat. Orang Barat menyebutnya homo homini socius. Dalam keadaan sadar dan penuh tanggung-jawab akan posisinya sebagai makhluk Tuhan, mereka yang berkecukupan harta mepunyai ‘kewajiban’ menyerahkan sebagaian harta yang Tuhan rezekikan untuk ‘jalan kebaikkan’ melalui Baitul Maal. Dalam keadaan memuncak dan terjepit, maka manusia dihadapkan dengan pilihan memenuhi ‘kewajiban’nya untuk taqwa, takut kepada Tuhannya atau menghindar dan menjauh. Janji Tuhan yang tak pernah bohong “..... Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Dia akan membuat baginya suatu jalan keluar. Dan, Dia akan memberikan rezeki kepadanya dari mana tidak pernah ia menyangka....” (QS.65: 2-3). Pada saat semacam ini, kecerdasan spiritualitas manusia diuji. Membelanjakan harta dijalan Allah bukan secuil, tetapi jelas dan terukur. Zakat, diukur secara matematis, 2,5% dari harta berumur setahun yang mencapai nilai kewajibannya, yang ini gak usah dipikirin, laksanakan saja alias hukumnya wajib. Sadaqah, dibayarkan sesuai situasi yang terjadi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW hingga beliau tak lagi wajib membayar Zakat-nya karena hartanya tak lagi sampai nisab-nya. Infaq, dibayarkan oleh siapa saja, baik kaya maupun miskin untuk perjuangan mencapai totalitas ketaqwaan, alias kesempurnaan. Setelah manusia jalankan kewajibannya (Zakat), dan kepeduliannya (Sadaqah), kemudian dititik ini, manusia siapa saja, kaya – miskin, pintar – bodoh, lelaki – perempuan, dan lain-lain memperoleh kesempatan yang sama untuk ikhlas ber-Infaq guna mencapai kesempurnaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Sungguh Tuhan Maha Adil, memberi kesempatan kepada siapa saja yang bertaqwa untuk mencapai kesempurnaannya dengan kemampuannya masing2 yang diukur dari hati yang ikhlas. Jangan pernah anda bayangkan untuk mencapai kesempurnaan, manusia hanya memasukkan coin di kotak infaq. Orang yang takut kepada Allah Ta’ala, dalam setiap musibah Allah Ta’ala akan membukakan jalan keikhlasan untuknya, dan ia akan menciptakan sarana-sarana penghasilan/nafkah bagi orang itu yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Yakni, inipun merupakan sebuah tanda orang yang mutaqi, bahwa Allah Ta’ala tidak menjadikan orang mutaqi itu butuh akan keperluan-keperluan yang tidak bermanfaat. Inilah jalan kesempurnaan, manusia bekerja dengan ikhlas penuh dedikasi dan profesional. Ia tunaikan kewajibanya tanpa ragu-ragu dan banyak alasan, ia bangun sensitifitas kepeduliannya kepada orang lain dan ia ikhlaskan pengorbanan hartanya penuh niat dan taqwa untuk perjuangan mencapai kesempurnaan.

SERAMBI MADINAH

December 8th, 2009

Kemarin dulu di akhir bulan November 2009 saya memenuhi undangan Komandan KOREM 072 Pamungkas, DIJ dalam sebuah kegiatan yang dijuduli “Silaturahmi Budaya dan Peringatan hari Raya Idul Adha” di area gedung bersejarah Monumen Diponegoro, Tegalrejo, Jogjakarta. Agak unik rasanya ketika institusi militer, TNI mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang berbau kebudayaan. Bahkan bila memperhatikan tamu yang hadir, lebih terasa keunikkannya karena mereka terdiri dari organisasi masyarakat dan keagamaan (Ormas) se DIJ dan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Indonesia Timur (Papua dan NTT). Keseluruhan tamu yang hadir kurang lebih 400an orang termasuk keluarga dari anggota TNI sendiri. Tampaknya peringatan Hari Raya Haji 2009 dijadikan momentum untuk menyampaikan pesan, utamanya dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang saat ini dinilai dalam keadaan tereduksi. Kemudian, kyai ‘mbeling’ yang sering disebut budayawan, Emha Ainun Najib diminta mengisi “wejanganannya”.

Ada yang menarik dari kajian Cak Nun, ia mengatakan bahwa ia diminta oleh Keraton Jogjakarta untuk memikirkan “keistimewaan” Ngayogyakarta yang lebih nyata, gagasannya adalah Jogjakarta sebagai Serambi Madinah. Jogjakarta bukan wilayah teritorial administratif namun wilayah Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini menarik karena di dua provinsi yang menyandang keistimewaan, yakni Aceh dan Jogjakarta, sama-sama menjadi serambi, Serambi Mekah dan Serambi Madinah. Kedua serambi ini tidak sama, karena Serambi Mekah lebih menekankan pada aspek penjagaan terhadap akidah Islam, penanaman iman kepada Allah SWT selain penanaman akhlak para sahabat yang sifatnya individual, sedangkan Serambi Madinah lebih mengembangkan pada nilai kemanusiaan, kebersamaan dan pluralitas. Cak Nun menyebutnya di Jogjakarta inilah sebagai tempat pelaksanaan Ikhsan, perbuatan baik bagi sesama tanpa mempersoalkan latar belakang suku, agama, budaya dan semua atribut yang biasa melekat pada diri manusia serta alam sekitarnya. Dalam catatan sejarah, apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW dalam mengelola kota Madinah yang heterogen adalah dengan cara mengendalikan dan memberi ruang serta peluang terwujudnya dialog dimasyarakat yang beragam. Pada permulaannya kadang terjadi gesekkan namun tetap saja terus dikelola dengan baik. Dan pada akhirnya diantara masyarakat yang berbeda-beda dapat saling menghargai dan bekerjasama untuk kebaikkan bersama. Dialog bukan upaya kompromistik dalam menyepakati suatu hal tertentu yang biasanya didominasi oleh mayoritas agar diterima oleh minoritas. Namun, dialog diterjemahkan sebagai proses pembelajaran bagi masing-masing pihak untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman tentang perbedaan diantara mereka. Dengan meningkatnya pengertian dan intelektualitas masyarakat maka mereka akan dapat menghargai perbedaan, bahkan mereka dapat bekerjasama dalam banyak hal tentang kebaikkan. Perbedaan bukan keburukkan melainkan suatu keniscayaan hasil ciptaan Sang Maha Pencipta sehingga perbedaan adalah rahmat.

Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, keadaan Islam mengalami perubahan besar dan kemajuan pesat. Jika saat di Mekkah umat Islam di bawah kungkungan bangsa Quraisy, di Madinah mereka hidup di alam kemerdekaan. Membela jiwa, harta, keluarga, dan tetangga dari gangguan orang lain, serta membangun dan membela tanah air dari agresi musuh (negara lain) merupakan kewajiban setiap Muslim. Dengan demikian, hijrah Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan cermin yang merefleksikan cinta: kepada tanah air dan sesama penduduk Madinah. Selain penanaman cinta tanah air, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah adalah dibuatnya berbagai kesepakatan antara penduduk Muslim dan non-Muslim (Yahudi) Madinah yang ditetapkan sebagai Piagam Madinah. Di antara isi Piagam Madinah yang penting adalah (1) menjamin kebebasan beragama, (2) larangan saling mengganggu satu sama lain, (3) harus membantu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, dan wajib ‘bela negara’- kota Madinah jika ada serangan dari bangsa lain. Menurut Achmad Syafi’i Maa’rif (1986), apa yang dituangkan dalam Piagam Madinah adalah penjabaran prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan al-Quran meski wahyu itu belum lagi rampung diturunkan. Dengan kata lain, Piagam Madinah adalah satu bentuk pembumian ajaran al-Quran dengan tujuan ideal tercapainya tatanan sosial politik yang ditegakkan atas landasan moral iman, tetapi dengan menjamin hak kebebasan tiap golongan untuk mengembangkan pola-pola budaya yang mereka pilih sesuai keyakinannya.

Ngayogyakarta sebagai Serambi Madinah adalah suatu pemikiran (concept) yang tidak salah untuk diterapkan. Dan untuk mencapainya membutuhkan perjuangan semua pihak, yakni: (1) masyarakat umum (semua komponen/golongan); (2) intelektual (kaum cendekia); (3) tokoh masyarakat dan agama; (4) pemerintah dan penegak hukum; (5) pemimpin yang adil dan bijaksana. Disini dijadikan contoh membangun peradaban, sebagaimana makna suatu ‘kota’ dalam pengertian yang menurut Nurcholis Madjid sebagai ‘tempat peradaban, hidup beradab, berkesopanan, teratur dengan hukum-hukum yang ditaati semua warga masyarakatnya’. Dari Jogjakarta mari kita bangun Serambi Madinah untuk Indonesia dan untuk semua.

BERGEMBIRALAH

November 19th, 2009

Ajakan bergembira akan bisa dicapai ketika seseorang dalam keadaan hati yang berbahagia, hidup yang bersyukur dan damai dengan apapun. Keceriaan anak-anak ketika bermain dapat menggambarkan keadaan bergembira tersebut. Sebagaimana terekspresikan dari dalam hati mereka yang berbahagia, menikmati waktu riang dengan syukur dan damai bersama teman2 adalah gambaran kegembiraan yang nyata. Dalam budaya dolanan bagi anak-anak Jawa, telah mentradisi diisi dengan lagu ‘Lir ilir ’ karya para Wali yang biasanya dimainkan diwaktu malam Bulan Purnama.

Lir ilir lir ilir tandure wis sumilir,

Tak ijo royo-royo dak sengguh temanten anyar,

Cah angon cah angon penekna blimbing kuwi,

Lunyu-lunyu peneken kanggo masuh dodotira,

Dodotira dodotira kumitir bedhah ing pinggir,

Domana jlumatana kanggo sebo mengko sore,

Mumpung gedhe rembulane, mumpung jembar kalangan,

Sun suraka surak hore!

Lagu ini mengandung isyarat dari para Wali yang mengingatkan kepada kita bahwa sudah datang saatnya ‘era’ yang menyenangkan untuk menanam (tandure wis sumilir). Suatu era yang ditandai oleh kehijauan yang menyegarkan (ijo royo-royo) sebagai masa hidup baru (temanten anyar) bagi kesegaran agama Islam. Para Wali memahami pesan Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. bahwa ketika agama Islam tinggal namanya, Al-Qur’an terlepas dari makna para pembacanya, Masjid yang tampak indah kosong dari petunjukNya dan Iman telah terbang ke bintang Tsuraya, membutuhkan seseorang atau lebih yang dipilihNya untuk mengembalikan semuanya. Para penggembala (cah angon cah angon) sebagai orang-orang pilihan Tuhan diperintahkan untuk mengambilnya meskipun sulit dan begitu besar tantangannya dan licin pula jalannya (lunyu lunyu) penuh resiko. Buah ‘keimanan yang enam’ (blimbing) yang diambil dari bintang Tsuraya untuk kemudian dibumikan (dilaksanakan di muka bumi) dalam praktek kehidupan keseharian dengan ‘berpakaian’ taqwa (dodotira). Para Wali tampaknya sangat mengerti bahwa ketaqwaan telah rusak, robek-robek bagian pinggirannya (kumitir bedhah ing pinggir). Maka melalui orang-orang pilihan inilah, Tuhan memerintahkan untuk menjahit memperbaiki (domana jlumatana) kerusakan-kerusakan tersebut sehingga menjadi baju ketaqwaan yang pantas dipakai dalam kunjungan menghadap (sebo) Allah s.w.t. pada saatnya kelak (mengko sore). Ini adalah perjuangan besar dan panjang yang harus dilakukan dengan sangat telaten dan konsisten. Tanpa kesegaran keimanan dan utuhnya ke-Islama-an, maka tiada pantas kita menghadap Sang Mahapencipta. Inilah saatnya (mumpung), ketika suasana terang oleh cahaya rembulan (gedhe rembulane) bukan terik oleh panas matahari untuk mengajak dalam kebaikkan. Cahaya rembulan yang lembut dan sejuk menyinari dikegelapan malam membangkitkan gairah perenungan yang persuasif dan damai, bukan dogma-dogma yang kaku dan keras, apalagi brangasan. Demikian pula terdapat kesempatan yang memberi peluang untuk mengembangkan komunikasi dan informasi telah begitu luas dan mengglobal (mumpung jembar kalangan). Para Wali telah menggambarkan dengan jelas dan gamblang serta terang benderang bahwa keadaan Islam dijaman akhir membutuhkan pertolongan Allah s.w.t. untuk kembali mencerahkan kehidupan manusia. Risalah Islam memang telah sempurna dan paripurna, namun dalam perjalanan waktu telah pula mengalami perusakkan dan penurunan kualitas umat sehingga membutuhkan campur tangan Allah s.w.t. untuk memperbaikinya. Bergembiralah bagi mereka yang telah meraih kesempatan memakai baju taqwa tersebut, bersoraklah penuh suka cita diterima di paseban (suraka surak hore).

Kemarin, saya meluangkan waktu 1 jam penuh untuk melihat-lihat stok laptop di sebuah toko besar di Jogja. Saya sudah punya kriteria khusus agar tidak tergoda dengan tawaran lain: layar 12 inchi, RAM 1-2 GB, dan slim weight dengan budget X juta (plafon jurusan). Saya datang dengan mengincar Lenovo ThinkPad. But qodarullah, si sales mengatakan bahwa stok tersebut kosong di Indonesia. Meski incaran saya tersebut masuk plafon, tapi karena dolar sudah menembus Rp12.000 (jatuhnya 4 juta lebih mahal), maka saya pun ditawari laptop2 lain agar ga melampaui budget. Ada Sony Vaio seri SR, Fujitsu seri S, Toshiba seri Portege, dsb. Saya pun memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melihat-lihat tampilan fisik (chassis, keyboard) dan membandingkan spek. Sayang sekali, di ujung pencarian, tidak ada stok laptop yang memenuhi empat kriteria yang saya patok. Saya pun pamit pulang; mau mikir-mikir lagi di rumah.

Sebenarnya saat ini jurusan memfasilitasi saya dengan laptop keren: Portege seri A200. Meski ini lungsuran dari dosen senior (jadi bukan laptop baru), tapi kualitasnya sangat OK. Laptop ini sudah berchassis putih, layar 12 inchi, RAM 1 GB, slim weight, dan keyboard cukup stylish, pas dengan saya:) Laptop tersebut keluaran 2006, dan saya menerimanya dalam keadaan bagus: baterai masih kuat standby 3 jam dan semua preipheral berjalan normal.

Sayang sekali, setelah hampir setahun berada di tangan saya, baterai nge-drop abis dan LCD cukup bermasalah (mungkin karena sudah berumur). Berulang kali saya harus berhenti bekerja dengan laptop karena tiba-tiba LCD blurr (sempat BDS juga sih). Bahkan saya sempat mengajar dengan hanya menampilkan screen di layar kelas, bukan di laptop karena LCDnya cuma bisa menampilkan background hitam dan garis merah). Menitipkan laptop ke tempat servis hanya akan mengurangi produktivitas (minimal menginap 1 hari), sehingga saya memberanikan diri meminta ganti laptop ke jurusan. Alhamdulillah disetujui, bersamaan dengan rekan-rekan dosen lain. Kemarin mereka sudah ganti laptop sesuai merk yang diinginkan, sedangkan saat itu saya belum nemu laptop yang pas (agak sibuk), jadi saya tunda melulu (eh, ternyata malah sekarang dolar naik:)

Semalam, karena kurang enak badan, saya membiarkan putri saya nonton VCD “Petualangan Mimi” di laptop sendirian (biasanya disambi belajar; maklum masih batita). Karena LCD lagi-lagi rewel, akhirnya saya cuma menggerak-gerakkan LCD ke depan dan belakang sambil berharap semoga gambarnya makin jelas. Alhamdulillah, Allah mengabulkan harapan hamba-Nya yang sedang sakit. Entah dalam posisi berapa derajat, tampilan LCD pun normal senormal-normalnya. Aneh, tak sengaja, tapi alhamdulillah )

Sambil istirahat, saya pun berpikir, “Seandainya punya hati, apakah laptop ini sebenarnya juga tidak ingin saya tinggalkan?” Laptop ini jelas memenuhi empat kriteria yang saya mau, tapi sayang ada komponen yang sering bermasalah sehingga saya jadi sering marah-marah. Pun si Portege ini masih bisa dipakai well meski harus selalu makan listrik dari adaptor.

Pagi ini, saya berpikir ulang, “Apakah keputusan saya mengganti si Portege ini sudah tepat?” Dengan naiknya kurs rupiah terhadap dolar dan kembalinya LCD ke keadaan normal akibat penemuan tidak sengaja, saya berpikir flashback: dunia memang berubah sangat cepat, pemikiran manusia tidak selalu rigid, dan kadang suasana hati cukup mempengaruhi pengambilan keputusan. Allahu a’lam.